Protokol Keamanan 

 


jual helm proyek jakarta –  Ketika kami meliput sebuah isu penyelidikan lingkungan di lapangan, tersebut (terasa) antara hidup dan mati,” sebut Febriana Firdaus melewati acara “Peluncuran Protokol Keamanan dalam Meliput Isu Kejahatan Lingkungan” pada Rabu (24/03). Joris Ramm, Diplomat Kedutaan Belanda guna Indonesia, menjelaskan banyaknya pembela HAM yang menjabarkan topik bersangkutan durjana lingkungan, menghadapi tidak sedikit masalah terutama semua jurnalis. Ketidakadaan perlindungan hukum yang pasti menciptakan para jurnalis sebagai di antara garda terdepan pejuang isu lingkungan rentan terhadap kekerasan.

Berawal dari keprihatinan oleh Kedutaan Belanda terhadap pembela hak asasi insan di Indonesia, LBH Pers dan Kemitraan Indonesia mengingat hasil kerja sama dua-duanya menyangkut formalitas yang diutamakan untuk media dan jurnalis dalam kitab saku yang bertema Protokol Keamanan dalam Meliput Isu Kejahatan Lingkungan.

Sebagian besar isi dari kitab saku itu dirangkum dan diperlihatkan dalam video berdurasi 14 menit 30 detik. Kelima perihal pokok yang dijabarkan antara beda risiko dan rencana keselamatan, keselamatan ketika meliput, ketenteraman digital, berita dan kode etik jurnalistik, serta publikasi. Pada dasarnya, diterangkan tata teknik yang bisa dijadikan acuan untuk mengayomi kerja jurnalis atau perusahaan media dalam meliput dan memublikasikan berita berhubungan isu-isu sensitif yang menakut-nakuti keselamatan di lapangan baik sebelum maupun setelah peliputan.

Berdasarkan keterangan dari Ade Wahyudin, ada kegentingan kekerasan terhadap kemerdekaan pers di Indonesia, khususnya dalam ruang lingkup persoalan lingkungan. “Memang permasalahan peliputan isu durjana lingkungan angkanya sedikit, namun tensi kekerasannya tinggi. Ada ancaman pembunuhan, lantas kekerasan tampak jelas, atau bahkan kriminalisasi.” ujarnya. Direktur Eksekutif LBH Pers tersebut juga mengemukakan bahwa terjadi penambahan grafik kekerasan terhadap kemerdekaan pers dari tahun ke tahun serta menyayangkan minimnya kesadaran semua jurnalis serta perusahaan yang menaunginya terhadap protokol ketenteraman dan keselamatan di lapangan.

Ririn Sefsani, Kepala Program Perlindungan Pembela HAM guna Pembangunan Berkelanjutan di Kemitraan, menambahkan bahwa peluncuran protokol keamanan untuk jurnalis dan media membalas kebuntuan di tengah perlindungan baik oleh negara maupun empunya media bersangkutan kepandaian atau regulasi untuk jurnalis sebagai pembela HAM. Perlindungan dan penghormatan HAM sehubungan erat dengan adanya protokol ketenteraman jurnalis ini. “Di rezim yang berorientasi pada ekonomi ini, laksana investasi, SDA, pemerintah melalaikan hak-hak masyarakat atas sumber penghidupannya (alam). Akibatnya, terdapat demo-demo yang pada kesudahannya tidak didengar juga,” imbuh Ririn.

Lebih lanjut, Jorris Ramm menilai bahwa jurnalisme di samping mengandung segelintir kendala juga diisi rintangan dan bahaya. “Journalism is an adventurous job. But also a dangerous job” ujarnya menanggapi permasalahan yang dihadapi jurnalis Indonesia. Semua orang diharapkan dapat ikut menolong jurnalis supaya mereka merasa aman. “That’s why we as a society and the government should protect these journalists”

Hal serupa dikatakan Peter ter Veide. Koordinator Keamanan Perusahaan Penyiaran Belanda tersebut mengemukakan bahwa tidak sedikit tanggapan masyarakat awam bakal dunia jurnalisme. “The pers life is changing here in the Netherlands,” ungkapnya. Ia menyebut suasana di Belanda pun sebenarnya ‘sama parahnya’ laksana di Indonesia. “You can feel through the atmosphere that now people distrust science, media, and politics,” ia menilai bahwa banyaknya fake news menodai keyakinan masyarakat terhadap jurnalisme. Berita di internet (media sosial) dipilih karena dirasakan lebih praktis dan lebih cepat, “They find news through the internet, no longer from traditional news.”

Namun, terlepas dari persoalan yang ada, Peter menambahkan bahwa pemerintah di Belanda bersikap suportif atas perlindungan pada semua jurnalis. Di samping itu, Pemerintah Belanda pun membuat protokol keamanan untuk jurnalis. Menariknya lagi, aparat menanggapi serius aduan yang dilaporkan.

Berbicara soal ketenteraman jurnalis, di samping belum ada garansi pasti masih tidak sedikit jurnalis yang belum memahami sejauh mana mereka dilindungi. “Jika satu tulisan sudah tayang di media, tersebut sudah bukan tanggung jawab reporter lagi namun institusi yang menangani.” Diplomat negeri kincir ini pun menekankan tidak terdapat yang berhak menemukan ancaman lagipula sampai mengganggu keselamatan keluarga.

H.M. Nasir, Sekjen Serikat Media Siber Indonesia pun mensyukuri eksistensi protokol ketenteraman yang akhirnya muncul di kalangan jurnalis. Ia mengisahkan pengalaman sekitar meliput perang. “Kami (para jurnalis) diajak bawa rompi sendiri,” ujarnya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *