Sasaran Strategis

 

 

Izin Edar Alat KesehatanSasaran strategis ini dibentuk menurut visi dan tujuan yang ingin dijangkau BPOM, dengan mempertimbangkan tantangan masa mendatang dan sumber daya serta infrastruktur yang dipunyai BPOM. Dalam kurun masa-masa 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diinginkan BPOM bakal dapat menjangkau sasaran strategis sebagai berikut:
Menguatnya sistem pemantauan Obat dan Makanan
Sistem pemantauan Obat dan Makanan yang diadakan oleh BPOM adalahsuatu proses yang komprehensif, merangkum pengawasan pre-market dan post-market. Sistem tersebut terdiri dari:
1. standardisasi yang merupakan faedah penyusunan standar, regulasi, dan kepandaian bersangkutan dengan pemantauan Obat dan Makanan. Standardisasi dilaksanakan terpusat, dimaksudkan guna menghindari perbedaan standar yang barangkali terjadi dampak setiap provinsi menciptakan standar tersendiri.
2. Penilaian (pre-market evaluation) yang merupakan penilaian produk sebelum mendapat nomor izin edar dan akhirnya bisa diproduksi dan diedarkan untuk konsumen. Penilaian dilaksanakan terpusat, dimaksudkan supaya produk yang mempunyai izin edar berlaku secara nasional.
3. Pengawasan sesudah beredar (post-market control) untuk menyaksikan konsistensi bobot produk, ketenteraman dan informasi produk yang dilaksanakan dengan mengerjakan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pengecekan sarana buatan dan penyaluran Obat dan Makanan, pengawasan farmakovigilan dan pemantauan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilaksanakan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan post-market dilaksanakan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Balai Besar/Balai POM di 33 provinsi dan distrik yang susah terjangkau/perbatasan dilaksanakan oleh Pos Pengawasan Obat dan Makanan (Pos POM).
4. Pengujian laboratorium. Produk yang disampling menurut risiko lantas diuji melewati laboratorium guna memahami apakah Obat dan Makanan itu telah mengisi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini adalahdasar ilmiah yang dipakai sebagai untuk memutuskan produk tidak mengisi syarat yang dipakai untuk ditarik dari peredaran.
5. Penegakan hukum di bidang pemantauan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun penyelidikan awal. Proses penegakan hukum hingga dengan projusticia dapat selesai dengan pemberian sanksi administratif laksana dilarang guna diedarkan, ditarik dari peredaran, ditarik keluar izin edar, disita guna dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan bisa diproses secara hukum pidana.
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat
Pengawasan Obat dan Makanan adalahsuatu program yang berhubungan dengan tidak sedikit sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk tersebut perlu dijalin sebuah kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik. Pengawasan oleh pelaku usaha usahakan dilaksanakan dari hulu ke hilir, dibuka dari pengecekan bahan baku, proses produksi, penyaluran hingga produk itu dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha memiliki peran dalam memberikan garansi produk Obat dan Makanan yang mengisi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melewati proses buatan yang cocok dengan ketentuan.
Tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, BPOM berupaya memberikan sokongan kepada pelaku usaha guna memperoleh fasilitas dalam usahanya yakni dengan menyerahkan insentif, clearing house, dan pendampingan regulatory.
Untuk mendorong kemitraan dan kerjasama yang lebih sistematis, dapat dilaksanakan melalui langkah identifikasi tingkat kepentingan masing-masing lembaga/institusi, baik pemerintah maupun sektor swasta dan kumpulan masyarakat terhadap tugas pokok dan faedah BPOM, identifikasi sumber daya yang dipunyai oleh setiap institusi itu dalam menyokong tugas yang menjadi mandat BPOM, dan menilai indikator bareng atas keberhasilan program kerjasama. Komunikasi yang efektif dengan partner kerja di wilayah adalahhal yang mesti dilakukan, baik oleh Pusat maupun BB/Balai POM sebagai tindak lanjut hasil pengawasan. Bagi itu, 5 (lima) tahun ke depan, BB/Balai POM perlu mengerjakan pertemuan koordinasi dengan dinas bersangkutan, minimal dua kali dalam satu tahun. Hal ini dikhususkan untuk pertemuan koordinasi dalam pengawalan obat dalam JKN.
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM
Untuk mengemban tugas BPOM, dibutuhkan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk menambah efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat faedah dan tepat ukuran cocok dengan keperluan pelaksanaan tugas dan faedah BPOM. Penataan tata seperti bertujuan untuk menambah efisiensi dan efektivitas sistem dan formalitas kerja.
Di samping itu, untuk menyokong Sasaran Strategis 1 dan 2, perlu dilaksanakan penguatan kapasitas SDM dalam pemantauan Obat dan Makanan. Dalam urusan ini pengelolaan SDM mesti sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dibuka dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, evaluasi kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan garansi pensiun dan garansi hari tua, hingga dengan (viii) pemberhentian.

Arah Kebijakan dan Strategi
Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Sebagaimana visi dan tujuan pembangunan nasional periode 2015-2019, guna mewujudkan visi dilakukan 7 (tujuh) tujuan pembangunan yang salah satunya ialah mewujudkan kualitas hidup insan Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Visi-misi ini selanjutnya diulas dalam 9 (sembilan) kegiatan prioritas pembangunan yang dinamakan Nawa Cita.
Dalam mengemban tugas dan tanggung jawab BPOM pada periode 2015-2019, maka BPOM utamanya akan menyokong agenda Nawa Cita ke-5 menambah kualitas hidup insan Indonesia dengan menunjang Program Indonesia Sehat melewati pengawasan obat dan makanan. Dalam Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019, BPOM tergolong dalam 2 (dua) bidang yakni 1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama – Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat, dan 2) Bidang Ekonomi- Sub bidang UMKM dan Koperasi.
Bidang Sosbud dan Kehidupan Beragama – Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kebijakan : Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
Bidang Ekonomi – Subbidang UMKM dan Koperasi Kebijakan : Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga dapat tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih banyak (“naik kelas”) dalam rangka menyokong kemandirian perekonomian nasional

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat tahun 2015-2019, diputuskan satu arah kepandaian pembangunan di bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang berhubungan dengan BPOM ialah “Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan”, melewati strategi:
a. Penguatan sistem pemantauan Obat dan Makanan berbasis risiko;
b. Peningkatan sumber daya insan pengawas Obat dan Makanan;
c. Penguatan kemitraan pemantauan Obat dan Makanan dengan pemangku kepentingan;
d. Peningkatan kemandirian pemantauan Obat dan Makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha;
e. Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong penambahan daya saing produk Obat dan Makanan; dan
f. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian Obat dan Makanan
Arah Kebijakan dan Strategi BPOM
a. Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk mengayomi masyarakat
Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dibuka dari perencanaan yang ditunjukkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial. Aspek-aspek tersebut dilaksanakan dengan pendekatan analisis risiko yakni dengan memprioritaskan pengawasan untuk hal-hal yang dominan risiko lebih besar supaya pengawasan yang dilaksanakan lebih optimal. Di samping itu, penguatan sistem pemantauan Obat dan Makanan pun didorong untuk menambah perlindungan kepada kumpulan rentan mencakup balita, anak umur sekolah, dan warga miskin.
b. Peningkatan pembinaan dan tuntunan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan garansi keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan
Sejalan dengan Revolusi Mental, diinginkan BPOM dapat menambah kemandirian ekonomi utamanya daya saing Obat dan Makanan. Pendekatan dalam kepandaian ini mencakup antara beda penerapan Risk Management Program secara berdikari dan terus menerus oleh produsen Obat dan Makanan. Ketersediaan tenaga pengawas adalahtanggung jawab produsen. Namun BPOM butuh memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut melewati pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi kemandirian tersebut.
c. Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melewati kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan Obat dan Makanan
Menyadari keterbatasan BPOM, baik dari segi kelembagaan maupun sumber daya yang terdapat (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat ialah elemen kunci yang mesti dijamin oleh BPOM dalam pengamalan tugas dan faedah pengawasan Obat dan Makanan. Pemerintah wilayah dan masyarakat pun dituntut guna ikut andil dan tercebur aktif dalam pelaksanaan pemantauan tersebut. Dalam urusan ini BPOM harusnya jeli dan proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan sekian banyak kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari bagian pemerintah, pelaku usaha (khususnya Obat dan Makanan), asosiasi pihak universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil berhubungan lainnya, dalam upaya meyakinkan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat tersebut aman guna dikonsumsi.
d. Penguatan kapasitas kelembagaan pemantauan Obat dan Makanan melewati penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang teratur dan efektif, kebiasaan kerja yang cocok dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.
Kebijakan ini menunjukkan pada pengelolaan sumber daya internal secara efektif dan efisien, dengan konsentrasi pada 8 (delapan) lokasi reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Pengelolaan persediaan, pengaturan aset, penguatan kapasitas laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi untuk menyokong pelayanan publik, pengembangan SIPT sebagai software knowledge base dalam menyokong risk based control, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, serta implementasi finansial berbasis akrual butuh menjadi penekanan/agenda prioritas.
Strategi
Strategi BPOM merangkum eksternal dan internal:
Eksternal:
1. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor bersangkutan pemantauan Obat dan Makanan;
2. Peningkatan pembinaan dan tuntunan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi untuk masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;
Internal:
1. Penguatan Regulatory System pemantauan Obat dan Makanan berbasis risiko;
2. Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga sampai kinerja individu/pegawai;
3. Mengelola perkiraan secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta ditunjukkan untuk mendorong penambahan kinerja lembaga dan pegawai;
4. Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BPOM di tingkat pusat dan wilayah secara lebih proporsional dan akuntabel;
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penyokong maupun utama dalam menyokong tugas Pengawasan Obat dan Makanan.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *